loading...
Warga berbelanja di salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto/Aldhi Chandra Setiawan
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar kebijakan perekrutan 30 ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik . Menurutnya, posisi strategis seperti manajer koperasi sangat rentan diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, seperti kader partai politik .
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Standar profesional yang jelas dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dinilai menjadi kunci agar program ini tetap berada pada tujuan awalnya, yakni pemberdayaan ekonomi rakyat desa.
"Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik, di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu," tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Baca Juga: Menelisik Akar Sejarah Koperasi Desa Merah Putih
Di sisi lain, Mufti turut menyoroti nasib masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KDMP. Ia menyebut banyak pihak di desa yang sejak awal sudah bekerja, mulai dari tahap administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif.
