IMF Pangkas Proyeksi, Sri Mulyani Sebut Target Ekonomi Tumbuh 5,2% Masih Realistis

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8% dan Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025. Meski menghadapi tekanan dari ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, Menkeu menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang APBN sebesar 5,2% masih dapat dicapai.

“Dengan munculnya guncangan global, terutama dari kebijakan tarif AS, ketidakpastian yang sangat tinggi melanda semua negara. IMF, OECD, dan lembaga global lainnya sepakat bahwa ini mengganggu tatanan ekonomi global yang berbasis aturan,” ujar Sri Mulyani dalam Hasil Rapat KSSK, Kamis (24/4/2025).

Menkeu juga menyoroti bahwa negara dengan tingkat keterbukaan perdagangan tinggi mengalami koreksi pertumbuhan yang lebih dalam. Menurutnya, Indonesia yang tingkat ketergantungan perdagangannya lebih rendah dibanding negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Meksiko, hanya mengalami koreksi 0,4 persen dari proyeksi awal.

“Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya seperti Filipina koreksinya mencapai 0,6 percentage point Thailand, bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1 negative percentage point Vietnam 0,9 percentage point, dan Meksiko yang sebagai negara yang dianggap sebagai tempat penampungan banyak dari barang-barang yang akan masuk ke Amerika Serikat dan oleh karena itu dikenakan tarif untuk resiprokal ini diperkirakan koreksi dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 1,7 percentage point,” jelasnya.

Namun demikian, Indonesia tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah, kata Sri Mulyani, saat ini tengah melakukan berbagai langkah konkret untuk meredam dampak negatif dari ketegangan dagang global.

“Pertama, kami tengah melakukan negosiasi aktif agar Indonesia tidak terkena dampak langsung yang signifikan. Kedua, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penyusunan langkah-langkah deregulasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan iklim investasi dalam negeri,” ujarnya.

Upaya tersebut lanjutnya, tidak hanya ditujukan sebagai respons jangka pendek terhadap kebijakan tarif, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sri Mulyani juga menegaskan, bahwa seluruh kebijakan yang disiapkan diarahkan untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi domestik, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Menutup keterangannya, Menkeu menekankan bahwa kebijakan tarif yang saat ini diberlakukan Amerika Serikat juga menimbulkan risiko nyata terhadap perekonomian AS sendiri. Hal ini tercermin dari revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi AS oleh IMF.

“Kita berharap pertemuan intensif ini memberi feedback positif kepada pemerintah AS agar kebijakan mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek domestik, tapi juga dampaknya terhadap ekonomi global,” pungkasnya.

(akr)