loading...
Duduknya pejabat Komdigi sebagai petinggi operator seluler membuat netralitas regulator dipertanyakan. Foto: ist
JAKARTA - Sebuah pertanyaan besar kini menggantung di atas menara industri telekomunikasi Indonesia: masih adakah netralitas saat sang regulator kini juga menjadi pemain?
Ini setelah dua Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, secara resmi menduduki kursi empuk sebagai Komisaris Utama di dua operator seluler terbesar di negeri ini.
Penunjukan ini sontak memicu alarm konflik kepentingan yang nyaring. Angga Raka Prabowo kini menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Telkom Indonesia, sementara Nezar Patria menduduki jabatan yang sama di Indosat Ooredoo Hutchison.
Praktis, dua pucuk pimpinan di kementerian yang bertugas membuat aturan dan mengawasi industri, kini juga bertanggung jawab atas kepentingan bisnis perusahaan yang mereka awasi.
Ketika dimintai tanggapan, pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seolah melempar bola panas. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, menyatakan bahwa penunjukan ini adalah wewenang penuh Kementerian BUMN.
"Saya rasa kalau itu (penunjukan Wamenkomdigi jadi Komut operator) kan wilayah dari Kementerian BUMN ya. Jadi kalau kita terima saja karena yang terbaik daripada Kementerian ini tentunya kita siap saja," kata Arnanto di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Sebuah jawaban diplomatis yang gagal meredam kekhawatiran publik. Alih-alih menjawab substansi masalah tentang potensi konflik kepentingan, kementerian justru berlindung di balik kewenangan institusi lain.
