Rusia Tolak Serahkan Wilayah Ukraina yang Dicaplok: Itu Tidak Dapat Dinegosiasikan!

MOSKOW - Rusia menolak untuk mengembalikan wilayah Ukraina yang dianeksasi atau dicaplok sebagai bagian dari kesepakatan damai di masa mendatang.

Moskow menetapkan ketentuan itu sebagai garis merah utama saat pejabat Rusia dan AS bertemu di Istanbul untuk putaran pembicaraan baru guna menormalisasi hubungan kedua negara.

Presiden AS Donald Trump, sejak menjabat bulan lalu, telah mendorong agar perang tiga tahun Moskow-Kyiv segera diakhiri. Dia sudah menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perubahan yang mengejutkan dalam kebijakan luar negeri AS.

Pembicaraan Istanbul dilakukan setelah pertemuan tingkat tinggi Moskow dan Washington di Arab Saudi awal bulan ini, dan bertujuan memulihkan hubungan diplomatik setelah saling usir staf kedutaan kedua belah pihak di bawah pemerintahan Joe Biden.

Putin mengatakan pada hari Kamis bahwa kontak dengan Amerika Serikat memberikan "sedikit harapan" untuk menyelesaikan konflik Ukraina, tetapi juru bicaranya memperingatkan bahwa menyerahkan wilayah Ukraina yang dianeksasi adalah hal yang "tidak dapat dinegosiasikan".

"Wilayah yang telah menjadi subjek Federasi Rusia, yang tercantum dalam konstitusi negara kami, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kami," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, yang dilansir AFP, Jumat (28/2/2025).

"Ini tidak dapat disangkal dan tidak dapat dinegosiasikan," katanya lagi.

Beberapa bulan setelah meluncurkan invasi skala penuh pada bulan Februari 2022, Rusia mengumumkan aneksasi empat wilayah selatan dan timur Ukraina—Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Negara itu mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina pada tahun 2014.

Moskow menolak narasi pencaplokan wilayah, dengan menegaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut memilih memisahkan diri dari Ukraina dengan bergabung dengan Rusia melalui referendum.

Begini Respons Ukraina

Ukraina dan sebagian besar pengamat internasional telah menolak aneksasi tersebut sebagai tindakan ilegal, yang ditegaskan kembali oleh Ukraina sebagai jawaban atas pernyataan Kremlin.