loading...
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk periode 2025–2029. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional untuk periode 2025–2029 mencapai USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menutupi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sisanya harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta dan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah mengajak swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur demi mengatasi kesenjangan pembiayaan.
"Kita menghadapi kebutuhan mendesak dalam pembangunan infrastruktur. Untuk lima tahun ke depan, dana yang dibutuhkan sangat besar, sementara kemampuan fiskal negara terbatas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembiayaan kreatif dan dukungan dari mitra non-pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).
Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi, air bersih, listrik, hingga jaringan digital.