DPR Apresiasi Presiden Prabowo-Menteri Bahlil Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

JAKARTA - Langkah tegas dan responsif Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan Nikel di Kabupaten Raja Ampat , Provinsi Papua Barat Daya mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono.

Menurut Heru Tjahjono, Presiden Prabowo pada Selasa, 10 Juni 2025 memutuskan untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

“Keputusan tersebut menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global,” ujar Heru Tjahhjono, Rabu (11/6/2025).

Baca juga: 4 Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, Menteri LH Siapkan Audit Lingkungan dan Langkah Hukum

Sebagaimana disampaikan Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi.

Heru secara khusus menyampaikan apresiasi atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang pada, Senin 9 Juni 2025 dengan melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan.

Baca juga: Prabowo Perintahkan 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Dicabut