Hanya Jadi Boneka, PM Yaman Ahmed bin Mubarak Pilih Mundur

SANAA - Perdana Menteri Yaman Ahmed bin Mubarak mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya pada hari Sabtu, dengan alasan hambatan berulang yang mencegahnya menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Ahmen bin Mubarak diibaratkan dirinya hanya boneka yang tak bisa bertindak apa pun.

Dalam sebuah posting di X, Mubarak menulis: "Saya baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden, Rashad al-Alimi, di mana saya menyerahkan pengunduran diri saya sebagai Perdana Menteri."

“Saya berdoa agar penerus saya sukses dan meminta semua orang untuk mendukungnya dan mendukungnya untuk memenuhi tugasnya di masa sulit yang sedang dialami negara kita ini,” imbuhnya, dilansir Anadolu.

Dewan Pimpinan Presiden belum mengeluarkan tanggapan resmi.

Mubarak menjelaskan bahwa ia telah menghadapi banyak tantangan selama masa jabatannya, “terutama ditolaknya kemampuan untuk menjalankan kewenangan konstitusional saya dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mereformasi beberapa lembaga negara, serta dicegahnya melaksanakan perombakan kabinet yang telah tertunda.”

Meskipun ada kendala, ia mengatakan pemerintahannya mencapai kemajuan signifikan dalam waktu singkat, terutama dalam reformasi keuangan dan administrasi serta dalam memerangi korupsi.

Baca Juga: Ancaman Perang Nuklir Pakistan Vs India

Ia juga menekankan komitmennya untuk mendukung “perjuangan untuk memulihkan negara dan mengalahkan kudeta Houthi.”

“Demi menjaga persatuan semua komponen negara Yaman,” tulis Mubarak dalam surat pengunduran dirinya, “dengan ini saya mengajukan pengunduran diri saya dari jabatan perdana menteri.”

Pengunduran diri ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang memburuk di Yaman. Rial Yaman mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperdalam penderitaan warga di negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa digambarkan menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Pemerintah Yaman mengatakan bahwa mereka sedang berjuang dengan kekurangan keuangan yang parah karena penghentian ekspor minyak yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung sejak Oktober 2022 setelah serangan Houthi terhadap fasilitas minyak.

Kelompok Houthi telah mengaitkan dimulainya kembali ekspor dengan kesepakatan tentang bagaimana pendapatan akan didistribusikan dan digunakan untuk membayar gaji sektor publik di seluruh negeri.

Yaman telah terperosok dalam konflik sejak 2014, ketika Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota, Sanaa, dan sebagian besar negara dari pemerintah yang diakui secara internasional.

(ahm)