loading...
Warga Palestina berjuang bertahan hidup di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur selama musim dingin di Khan Yunis, Gaza pada 23 Februari 2025. Foto/Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency
JALUR GAZA - The Times of Israel, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kelompok Palestina Hamas tersebut memiliki tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan terus membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, di mana Israel akan mengakhiri perang dengan imbalan Hamas membebaskan semua tawanan yang tersisa, dan dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, dan menyerahkan kendali sipil atas Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata dan kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang kita butuhkan, dan legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang mereka katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi mengatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai gerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina berupa negara, penentuan nasib sendiri, dan hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok Hamas kepada Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku dan kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan kehidupan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan dan fasilitas warga Palestina, dalam hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan di Gaza dan bahkan di Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, dan agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek kehidupan ini.”