Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu itu langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi.

"Enggak ada reshuffle (dalam waktu dekat)," kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo pun berkelakar bahwa yang akan di-reshuffle dalam waktu dekat adalah internal Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga Menteri ESDM mengatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan Partai Golkar .

"Itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe. Bukan, enggak ada (reshuffle Kabinet Merah Putih, red), enggak ada. Sama sekali enggak ada," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Bahlil menyinggung adanya peluang reshuffle di kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

Kepada seluruh kader yang hadir, Bahlil menyampaikan bahwa reshuffle di internal partainya ini tidak berbeda jauh dengan reshuffle kabinet. Sebagai pemimpin, dirinya tak membutuhkan waktu lama untuk mengganti pengurusnya sebagai bentuk evaluasi kinerja.

"Tidak mesti menunggu satu tahun atau dua tahun, ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change lah. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua bagi seluruh rakyat indonesia yang mencintai Partai Golkar ini," kata Bahlil dalam sambutannya.

Bahlil juga akan merotasi sejumlah kadernya yang memangku jabatan di lembaga negara seperti di DPR RI. Dia pun menyinggung sosok Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

"Misbakhun ini mana Misbakhun ya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari, yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," ujarnya.

Bahlil mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah jabatan warisan. Sehingga, semua kader memiliki hak yang sama untuk berlomba menduduki jabatan tersebut.

(zik)