Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ahmad Irawan Anggap MK Terlalu Jauh Masuk Ranah Legislasi

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Menurut Politikus Partai Golkar ini, MK sudah terlalu jauh masuk ke ranah legislasi alias pembentuk undang-undang.

“Apa yang diputus Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang salah, saya tidak ingin berbasa basi lagi tentang putusan MK ini final and binding, sehingga kita harus menghormati kita harus laksanakan,” kata Irawan dalam program Sindo Prime bertajuk ‘MK Putuskan Pemilu Tak Lagi Serentak, Biaya Logistik Pemilu Semakin Besar?’ dikutip dari YouTube SindoNews, Rabu (2/7/2025).

Dia pun menjelaskan alasan menilai putusan MK tersebut salah. “Karena Pasal 22 E ayat 1 juncto ayat 2 mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan di ayat 2 nya mengatakan bahwa termasuk yang dipilih dalam lima tahun sekai anggota DPRD,” tuturnya.

Baca juga: MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Beberapa UU Terpaksa Diubah