Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc Khusus, Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan Ad Hoc Khusus. Pengadilan itu akan difungsikan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Prabowo mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.

Baca juga: Banyak Menteri Sakit dan Pingsan, Prabowo: Bukti Kesungguhan Pemerintahan yang Saya Pimpin

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.