loading...
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan baru untuk Indonesia. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan baru untuk Indonesia sebesar Rp1,51 juta per orang per bulan berdasarkan standar Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Angka ini menggantikan acuan sebelumnya yang menggunakan PPP 2017, sekaligus mengerek persentase penduduk miskin Indonesia menjadi 68,3% pada 2024.
Dalam laporan The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia yang dirilis Juni 2025, Bank Dunia menjelaskan revisi ini mempertimbangkan daya beli riil masyarakat dengan menyesuaikan harga barang dan jasa di tiap negara. Berdasarkan PPP 2021, USD1 setara dengan Rp6.071 di Indonesia.
Baca Juga: Kemiskinan di Indonesia Melonjak 3 Kali Lipat, Nyaris Tembus 195 Juta Jiwa versi Bank Dunia
Standar baru ini mengubah batas kemiskinan global. Untuk negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan ekstrem naik dari USD2,15 atau Rp391.000 per bulan menjadi USD3 atau Rp546.400 per bulan. Sementara untuk negara berpendapatan menengah-atas seperti Indonesia, batasnya naik dari USD6,85 atau Rp1,25 juta per bulan menjadi USD8,3 atau Rp1,51 juta per bulan.
Bank Dunia mencatat 5,4% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dan 19,9% masuk kategori menengah-bawah. Namun, dengan standar baru, 68,3% atau sekitar 194,6 juta orang tergolong miskin, melonjak dari 60,3% atau 171,9 juta orang berdasarkan PPP 2017.
Lonjakan ini bukan indikasi memburuknya ekonomi, melainkan refleksi ketidakakuratan standar lama dalam mengukur kebutuhan hidup layak. Pemerintah Indonesia menyikapi revisi ini dengan hati-hati.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, tiap negara berhak menentukan metode pengukuran kemiskinan sendiri. "Kami sedang menyusun standar yang sejalan dengan internasional, tetapi tetap relevan dengan kondisi lokal," ujar dia.
