Dukung Tuntutan Transparansi Anggaran, Waketum Partai Perindo Tama S Langkun Desak DPR Patuhi UU Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA - Aspirasi rakyat terkait pembekuan kenaikan gaji/tunjangan dan pembatalan fasilitas baru untuk anggota DPR RI harus dipertimbangkan secara matang. Setiap keputusan harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Apapun yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini harus benar-benar dipertimbangkan. Kaitannya dengan kenaikan maupun tunjangan dalam bentuk apapun, harus bisa dirasionalisasikan kepada masyarakat, agar tidak terkesan seenaknya dan tanpa dasar yang jelas,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama S Langkun di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar

Terkait desakan publik agar DPR RI mempublikasikan anggaran secara proaktif, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang tak bisa ditawar.