LKPP: Pengadaan Rp911,7 Triliun Harus Beri Dampak Nyata bagi Ekonomi

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengungkapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian, industri, dan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan saat pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, baru-baru ini.

"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat," kata Sarah Sadiqa, seperti dikutip pada Senin (3/8/2026).

Baca Juga: LKPP 2025 Raih Opini WTP dengan Defisit Terkendali, Purbaya Selesaikan Temuan BPK

Sarah mengatakan, berdasarkan data Inaproc, nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun. Besarnya nilai tersebut dinilai memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga setiap kebijakan pengadaan perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional.

ICEF-IPFE 2026 merupakan kolaborasi antara LKPP, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Forum yang mengusung tema "Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas" itu menghadirkan berbagai agenda, seperti temu bisnis, seminar, diskusi, bimbingan teknis, hingga sertifikasi profesi untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang usaha baru.