Mufti Pakistan Taqi Usmani Tegaskan Perang Melawan Israel Hukumnya Wajib

ISLAMABAD - Mufti Muhammad Taqi Usmani, salah satu ulama Islam terkemuka Pakistan dan mantan hakim Pengadilan Syariah Federal, menegaskan jihad militer terhadap Israel adalah kewajiban bagi semua pemerintah Muslim.

Berbicara di Konferensi Nasional Palestina di Islamabad pada hari Kamis (10/4/2025), Usmani mengatakan, “Negara-negara Muslim telah gagal memberikan dukungan yang cukup bagi mereka yang berjuang untuk melindungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.”

"Apa gunanya tentara negara-negara Muslim jika mereka tidak terlibat dalam jihad?" tanya dia.

Konferensi tersebut mempertemukan para ulama Islam terkemuka dari seluruh negeri, dan deklarasi resminya pada hari Kamis menggemakan pernyataan Usmani yang menyimpulkan jihad melawan Israel adalah kewajiban bagi semua negara Muslim.

Dalam pidatonya, Usmani juga mengatakan umat Islam yang bermaksud melakukan ziarah sukarela, seperti Umrah, harus menggunakan uang mereka untuk mendukung perlawanan Palestina.

"Kita telah berkumpul di aula konvensi yang sama ini setahun yang lalu dalam aksi solidaritas untuk Palestina. Namun, sejak saat itu, kita hanya mengadakan konferensi dan tidak melakukan tindakan nyata," ungkap dia.

Usmani lebih lanjut merujuk pada pemimpin pertama Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, dengan mengatakan, "Pendiri Pakistan menyebut Israel sebagai negara yang tidak sah, dan pendirian kita tidak akan berubah terlepas dari seberapa kuat Israel nantinya."

Pakistan, yang berdiri pada tahun 1947, setahun sebelum berdirinya Israel, telah menentang pembentukan negara Israel dan tidak pernah mengakui kedaulatannya.

Banyak cendekiawan di konferensi tersebut mengkritik pemerintah Pakistan karena tidak menyatakan perang terhadap Israel.

Ini terjadi beberapa hari setelah Ali al-Qaradaghi, sekretaris jenderal Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS), organisasi yang sebelumnya dipimpin Yusuf al-Qaradawi, menyerukan kepada semua negara Muslim "untuk segera campur tangan secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran menyeluruh ini, sesuai dengan mandat mereka."