loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menanggapi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menanggapi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal," ujar Charles, Selasa (28/7/2026).
Baca juga: Evaluasi MBG Diperketat, 1.512 SPPG di Jawa Dihentikan Sementara
Menurut dia, SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional sudah seharusnya tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama.
"Faktanya, kita menemukan ada SPPG yang bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetapi sudah dipaksakan melayani masyarakat," katanya.
Menurut Charles, hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah.
"Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," ungkapnya.
(jon)
