loading...
Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aan mengakui wacana pengembalian pilkada ke DPRD menarik untuk ditindaklanjuti. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pada awal tahun 2026, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kembali mencuat. Sejumlah fraksi besar di DPR, mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, mendukung gagasan ini dengan mempertimbangkan mahalnya ongkos pilkada langsung.
Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aan mengakui wacana pengembalian pilkada ke DPRD menarik untuk ditindaklanjuti. "Kami mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena faktanya pilkada langsung membuat masyarakat pragmatis," kata Gus Aan, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, masyarakat mulai muak dengan politik transaksional yang membuat calon terpilih tidak fokus membangun daerahnya, tapi malah sibuk mencari laba untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah dikeluarkan.
Baca Juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong
Gus Aam menepis jika pilkada lewat DPRD dinilai tidak demokratis. "Pilkada melalui DPRD sudah sangat demokratis. Jika sistem ini dikhawatirkan memicu politik uang kepada partai politik dan anggota DPRD, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Kenapa? karena jika cuma politik uang yang ditakutkan, sangat mudah sekali bagi aparat penegak hukum untuk memantaunya."
