Sri Mulyani Anggarkan Rp7 Triliun untuk Operasional Sekolah Rakyat

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp7 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Anggaran tersebut difokuskan pada biaya operasional ratusan sekolah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga rentan miskin.

"Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun KemenPU, meski tidak semua anggarannya ada di satu kementerian. Tahun depan meningkat karena operasional 200 sekolah berjalan penuh," ujar Sri Mulyani usai meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).

Baca Juga: Sekolah Rakyat Ditinggalkan Ratusan Siswa dan Guru, Guru Besar IPB: Programnya Baik, Tapi...

Menurut Sri Mulyani tahun depan jumlah sekolah rakyat yang beroperasi akan bertambah menjadi 200 unit. Meski demikian, ia tidak membeberkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2026, karena hal itu akan diumumkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat penyampaian nota keuangan di DPR RI pada 15 Agustus mendatang.

Ia menjelaskan, biaya operasional tersebut mencakup kebutuhan siswa seperti tempat tinggal di asrama, listrik, air, internet, seragam, laptop, hingga gaji guru dan tenaga pendamping.

"Untuk tahun ini, operasional 157 sekolah harus disiapkan pada Agustus atau awal September. Tahun depan mencapai 200 sekolah," ujarnya.