loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mendesak pembentukan timsus untuk mengevaluasi desil secara masif. Langkah ini respons anomali desil yang terjadi dan mengancam penerima KIP. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mendesak pembentukan timsus untuk mengevaluasi desil secara masif. Langkah ini sebagai respons anomali desil yang terjadi dan mengancam penerima KIP .
Selain itu, Selly meragukan kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran, hingga verifikasi sistem Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penentuan desil masyarakat.
“Hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya,” ujar Selly, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: Penting, Begini Cara Cek Desil DTKS untuk Daftar KIP Kuliah 2026
Sebelumnya, sejumlah masyarakat mulai menemukan adanya perbedaan data desil dengan realita lapangan. Salah satunya Timbul (49) tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta yang tercatat desilnya berubah dari 1 ke 9. Temuan ini mengancam anaknya yang kini diterima kuliah lantaran tak mendapatkan beasiswa.
Selain meragukan data dan mendorong timsus, Selly meminta pemerintah tidak menggunakan desil sebagai vonis tunggal untuk menentukan seseorang layak atau tidak mendapatkan perlindungan sosial. Sebab, mengancam hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial masyarakat.
Termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tentunya akan berimbas. Dia melihat jika perubahan desil diterapkan secara kaku kepada penerima yang sudah berada dalam program, negara justru berpotensi dirugikan. Masa depan anak bangsa terancam hilang.
