loading...
TEL AVIV - Pemerintah Israel telah mengeluarkan arahan baru yang membatasi cara medianya meliput perangnya saat ini dengan Iran.Pada hari Rabu (18/6/2025), surat edaran dari badan sensor militer Israel, Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit, mengumumkan aturan baru tentang apa yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan oleh organisasi media dan jurnalis Israel di negara tersebut tentang dampak serangan Iran.
Dasar hukum penyensoran di Israel lebih tua dari negara itu sendiri.
Pembatasan kebebasan media di wilayah tersebut pertama kali ditetapkan oleh Inggris selama Mandat mereka untuk Palestina pada tahun 1945, sebelum dimasukkan ke dalam hukum Israel setelah negara Zionis tersebut didirikan tiga tahun kemudian.
Namun, pembatasan kebebasan pers di Israel lebih dari sekadar pelarangan aspek pelaporan jurnalis.
Menurut angka dari Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), Israel telah membunuh 164 jurnalis di Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Lebih banyak lagi yang terbunuh di Lebanon, Tepi Barat yang diduduki, dan, sekarang, Iran.
Sejak Mei 2024, pemerintah Israel telah melarang Al Jazeera dari wilayahnya dan, sejak November, telah memberikan sanksi kepada harian liberal Israel, Haaretz, atas liputan yang dianggap kritis terhadap tindakan rezim penjajah.
Jadi, apa saja pembatasan baru terhadap jurnalis dan bagaimana kebebasan media di Israel dibandingkan dengan kebebasan media di negara lain?
Berikut ini yang dapat diketahui.
Apa Saja yang Termasuk dalam Pembatasan Baru Tersebut?
Peraturan baru tersebut secara khusus berkaitan dengan konflik dengan Iran. Peraturan tersebut memberikan pembatasan khusus terhadap cara jurnalis dan editor dapat melaporkan dampak serangan Iran terhadap Israel.
Dalam surat edaran yang diterbitkan pada hari Rabu, berjudul Rising Lion – Pedoman Sensor IDF untuk Liputan Media tentang Serangan di Garis Depan Dalam Negeri Israel, kantor kepala sensor militer Israel memerintahkan editor mengambil "tindakan tegas" saat melaporkan serangan rudal dan pesawat nirawak.
