BLUD Didorong Optimalkan Digitalisasi Pengadaan Melalui Lokapasar LKPP

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja di sektor layanan publik.

"BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu diungkapkan dalam webinar bertajuk "Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI". Kegiatan ini diikuti hampir 1.000 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan, dan melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi agenda strategis pemerintah mengingat BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menuntut proses pengadaan cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.