loading...
Persatuan Purnawirawan (PP) Polri telah mengikuti audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri pada hari ini. Foto/Riyan Rizki Roshali
JAKARTA - Persatuan Purnawirawan (PP) Polri mengikuti audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri pada hari ini. Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar menyoroti permasalahan anggaran dalam proses penegakan hukum.
“Karena ada kasus yang berat misalnya, tapi mudah sekali diselesaikan. Tapi ada kasus yang sama, tapi juga problemnya panjang sekali dan memerlukan waktu, biaya yang cukup tinggi,” kata Da’i Bachtiar kepada wartawan di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Ia menegaskan, pentingnya pembenahan struktur anggaran agar penyidik tidak mencari sumber dana yang ilegal. “Jangan sampai ada dari penyidik atau anggota Polri yang menangani suatu kasus, ya karena kekurangan anggaran kemudian mencari anggaran di luar ketentuan,” ujarnya.
Baca juga: Walhi Dorong Komisi Percepatan Reformasi Polri Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
Menurutnya, ketidakselarasan anggaran dengan kebutuhan lapangan dapat memicu penyimpangan. Situasi itu, lanjut dia, harus dibenahi sejak hulu, yakni memastikan dukungan dan desain anggaran yang memadai sebelum menuntut hasil kinerja penyidik di hilir.
“Ini juga kita sepakati, bagaimana supaya jangan kita hanya bekerja melihat hilirnya saja. Tapi juga harus kita lihat dari hulunya,” pungkasnya.
(rca)
