loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik terkait minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan Pemerintah Daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.
"Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70%, mana bisa hidup di daerah," ujar Purbaya dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Cukup: Dana Diambil dari Rapat Gak Jelas
Purbaya menjelaskan bahwa semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Purbaya lantas memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang kemudian diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
"Pak Tito datang. Dia ngajuin, Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih saya ajukan kenaikan. Berapa? Sekian. Yaudah saya setujuin. Saya gak pikir lagi. Rp43 triliun kalau gak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi, Pak Tito cukup? Cukup. Ternyata masih kurang," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum pada akhirnya anggaran kembali dilonggarkan.
