loading...
DPRD Langkat menyoroti BPBD setempat terkait penanganan bencana banjir dahsyat yang melanda 15 kecamatan di Kabupaten Langkat pada akhir November 2025. Foto: Ist
LANGKAT - DPRD Langkat menyoroti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terkait penanganan bencana banjir dahsyat yang melanda 15 kecamatan di Kabupaten Langkat pada akhir November 2025.
Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta menilai kinerja BPBD Langkat lambat menangani bencana yang terjadi di daerahnya. "Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD justru tidak tersedia. Ini sangat memprihatinkan, karena di saat genting masyarakat membutuhkan akses cepat untuk meminta pertolongan," ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Baca juga: Prabowo Sampaikan Duka Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dia menceritakan pengalaman pribadinya ketika mencoba menghubungi Kepala BPBD Langkat untuk menanyakan kondisi warga dan titik parah banjir. "Saya menelepon Kepala BPBD dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Dalam kondisi bencana seperti ini sungguh tidak bisa ditolerir," katanya.
BPBD hanya menyediakan 6 perahu karet, padahal banjir melanda lebih dari 15 titik kejadian di Kabupaten Langkat. "Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti bahwa BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat," tegasnya.
Matthew juga menyoroti aksi dugaan penjarahan di Tanjung Pura akibat lambatnya penyaluran bantuan. "Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi BPBD," katanya.
Dengan berbagai kejadian tersebut, dia menegaskan masalah ini bukan soal politik melainkan soal nyawa dan keselamatan masyarakat.
(jon)
