Kapal Pelni Tak Kunjung Beroperasi di Donggala, Legislator Perindo Soroti Dampak Ekonomi

DONGGALA - Belum beroperasinya kembali kapal penumpang di Pelabuhan Donggala dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pesisir. Di tengah kebutuhan konektivitas antardaerah yang masih bergantung pada transportasi laut, ketidakpastian jadwal pelayaran membuat akses masyarakat, distribusi barang, hingga pergerakan ekonomi lokal ikut terhambat.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Donggala bersama Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB), PT Pelni, dan KSOP Kelas II Teluk Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Selasa (12/5/2026).

DPRD Soroti Lambannya Kepastian Operasional

Saat dimintai keterangan tim media pada Jumat (15/5/2026), Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Partai Perindo, Nasir Abdul Fattah, menyayangkan belum adanya kepastian operasional kapal PT Pelni di Pelabuhan Donggala karena peserta RDP dinilai bukan pengambil keputusan utama.

“Sangat disayangkan pihak yang diutus dalam rapat kemarin bukan pengambil keputusan tertinggi, baik dari KSOP maupun Pelni. Dampaknya, pertanyaan mendasar kami mengenai jadwal pasti kapan kapal mulai masuk ke Donggala jadi menggantung dan tidak terjawab,” ucapnya.

Baca juga: Perindo Desak Revisi UU Pemilu, Parliamentary Threshold Tinggi Dinilai Buang Jutaan Suara Rakyat