Kewenangan Komite Reformasi Polri, DPR: Benahi Pola Pendidikan hingga Etika Pelayanan Publik

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang membentuk dan melantik 9 anggota Komite Reformasi Polri pekan depan. Dia mendorong lembaga itu membawa perubahan budaya organisasi kepolisian.

Menurut dia, keberadaan Komite Reformasi Polri menjadi momentum memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian. Apalagi santer tokoh-tokoh besar yang turut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.

Baca juga: Prabowo Lantik Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan

Sudding menekankan reformasi sejati hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.

“Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Dia memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan baik oleh tim internal Polri maupun komite bentukan Presiden. Pertama terkait transparansi dan akuntabilitas internal.

Publik harus memiliki akses yang jelas terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan. "Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI," ungkapnya.