loading...
Pabrik BYD Subang siap operasi awal 2026 dan serap ribuan tenaga kerja, tapi nasib harga mobil listrik kini di ujung tanduk jika pemerintah setop insentif pajak tahun depan. Foto: BYD Indonesia
SENTUL, BOGOR - Awan mendung menggantung di langit industri otomotif nasional. Bukan karena cuaca musim penghujan, melainkan karena sinyal ketidakpastian yang berhembus dari meja regulator.
Di saat gemuruh revolusi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) mulai terdengar nyaring di jalanan ibu kota, ada ancaman baru mengintai: potensi hilangnya insentif fiskal pada tahun 2026.
Bagi raksasa teknologi asal China, BYD, ini bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan pertaruhan hidup dan mati bagi ekosistem yang baru saja mereka bangun dengan investasi triliunan rupiah.
Isu yang beredar kencang menyebutkan bahwa pemerintah belum memiliki rencana konkret untuk memperpanjang "karpet merah" subsidi industri otomotif tahun depan.
Jika skenario terburuk ini terjadi, harga mobil listrik yang kini mulai terjangkau berkat diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, niscaya akan melambung tinggi, mengembalikan status mobil listrik menjadi barang mewah yang tak terjamah kaum menengah.
Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, tak menampik bahwa "oksigen" bernama insentif adalah nyawa bagi industri ini.
Dalam acara temu media di Sentul, Bogor, Kamis (11/12/2025), Eagle memaparkan data yang menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan.
Indonesia, menurutnya, mencatat rekor sebagai salah satu negara dengan adopsi EV tercepat di Asia Tenggara.
