loading...
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella. Foto: Istimewa
YOGYAKARTA - Partai Hanura berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendengarkan keluhan di daerah. Pasalnya, kepala daerah sudah menjerit mengenai pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).
“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur, soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak," kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella saat konsolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam.
Dia meminta pemerintah pusat lebih arif dalam memotong anggaran daerah. Dia berharap, Menkeu baru bisa memberi sedikit kelonggaran kepada daerah, agar bisa membangun dirinya.
Baca juga: Dilantik, Pengurus Hanura DIY 2026-2031 Targetkan Hasil Maksimal di Pemilu 2029
"Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, Pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayan pembangunan," kata Ketua Tim Task Force Hanura itu.
Dia mengatakan, jika daerah diberi kelonggaran, para kepala daerah akan lebih berdaya untuk memajukan daerahnya. Sebab, jumlah uang yang beredar di daerah sedikit, dan ekonominya mandek lantaran ketegangan antara pusat dan daerah.
