loading...
Presiden Venezuela Nicolas Maduro diculik AS. Foto/ilke
NEW YORK - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk menilai intervensi militer AS di Venezuela melanggar kedaulatan negara dan piagam PBB, sekaligus merusak fondasi keamanan internasional, membuat setiap negara menjadi kurang aman.
Tak hanya itu, pada tanggal 5-6 Januari 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat menyusul penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada tanggal 3 Januari 2026 oleh pasukan khusus AS selama operasi militer di Caracas.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan keprihatinan mendalam bahwa operasi AS tidak menghormati hukum internasional dan memperingatkan akan terjadinya ketidakstabilan regional yang parah.
Para ahli hak asasi manusia PBB dan otoritas hukum telah menggambarkan penangkapan tersebut sebagai "agresi ilegal" dan "penculikan," dengan mengutip pelanggaran Piagam PBB (khususnya Pasal 2 tentang kedaulatan) dan prinsip kekebalan pribadi bagi kepala negara yang sedang menjabat.
Namun banyak netizen mengecam PBB yang dianggap tak berdaya menghadapi berbagai pelanggaran hukum internasional oleh AS dan sekutunya.
