loading...
Sejumlah pengamat dan aktivis menilai pemberantasan korupsi sepanjang 2025 berjalan tidak konsisten dan sarat kepentingan politik. Foto/SindoNews
JAKARTA - Sejumlah pengamat dan aktivis menilai pemberantasan korupsi sepanjang 2025 berjalan tidak konsisten dan sarat kepentingan politik. Akibatnya, memupuk pesimisme publik dan memperlebar jarak kepercayaan rakyat terhadap negara.
Hal itu terungkap dalam suasana Diskusi Santai Akhir Tahun bertajuk “Anomali Pemberantasan Korupsi 2025, Harapan untuk 2026” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat.
Moderator diskusi, Tejo Asmoro menyampaikan sejumlah anomali dalam pemberantasan korupsi. Tejo menyatakan, pemberantasan korupsi seolah menjadi etalase pamer hasil rampasan negara saja. Namun, penuntasan terhadap kasus korupsi hingga ke akarnya justru masih minim.
Baca juga: Jaksa Agung Tegaskan Uang Rp6,6 Triliun yang Diserahkan ke Negara Bukan Hasil Pinjaman
Tejo menilai, anomali pun terjadi di tengah gempita pemberitaan megahnya penanganan perkara korupsi . Kejaksaan Agung (Kejagung) misalnya, diberitakan telah menyetorkan puluhan triliun rupiah duit hasil rampasan perkara korupsi.
“Namun, di saat yang sama, Jampidsus sebagai panglima pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung justru dilaporkan ke KPK dengan tuduhan dugaan korupsi lelang barang bukti,” ujarnya, Senin (29/12/2025).
