loading...
Tangkapan layar dari rekaman CCTV menunjukkan detik-detik banjir bandang dahsyat Nepal terjang Pelabuhan Gyirong, Tibet, pada Rabu, 27 Agustus 2026. Foto/The Bitter Winter
JAKARTA - Bencana alam sering kali menyingkap lebih dari sekadar kerapuhan lanskap fisik, tetapi juga mengekspos sistem politik yang memutuskan tragedi mana yang diakui, diminimalkan, atau dihapus.
Pengamat geopolitik Lopsang Gurung menyoroti bahwa banjir dahsyat baru-baru ini di sepanjang perbatasan Nepal-Tibet, terutama di Rasuwagadhi dan permukiman perbatasan sekitarnya, menjadi ilustrasi nyata bagaimana bencana lingkungan dapat berubah menjadi kontes narasi negara.
Baca Juga: Rekayasa Manusia Dinilai Perparah Dampak Banjir Bandang di Nepal
Pada akhir Agustus, hujan deras memicu tanah longsor dan banjir bandang di koridor dataran tinggi Himalaya yang menghubungkan Nepal dan Daerah Otonomi Tibet. Jalan-jalan runtuh, jembatan tersapu, dan seluruh kelompok permukiman lenyap tertelan lumpur dan air.
“Otoritas Nepal tampil transparan menghadapi krisis ini. Kementerian Dalam Negeri Nepal melaporkan setidaknya 903 kematian terkonfirmasi dan lebih dari 4.200 orang hilang, termasuk warga negara asing dari India, Amerika Serikat, Eropa, dan Oseania,” ujar Gurung.
“Angka-angka tersebut terus diperbarui seiring pencapaian tim penyelamat ke daerah terisolasi,” lanjutnya, seperti dikutip dari Bitter Winter, Minggu (6/9/2026).
Gelombang Sensor di Sisi Tibet
Bencana ini tidak hanya menimpa Nepal. Gelombang air yang sama juga menerjang penduduk desa Tibet di dekat perbatasan. Menurut warga Tibet yang berhasil menghubungi kerabatnya di seberang batas, setidaknya tiga warga Tibet tewas dalam gelombang pertama dan puluhan lainnya mengungsi.
