loading...
Pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia, fokus utama di lingkungan pesantren. (Dok. Sindonews)
JAKARTA - Pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan strategi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di lingkungan pesantren. Pendekatan multi-sektor dan kolaboratif ini melibatkan Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional (BGN), serta lembaga keuangan, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal.
Strategi ini mencakup penyediaan kemudahan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program dukungan modal kerja bagi UMKM yang berperan sebagai mitra penyedia bahan baku maupun pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan, di lingkungan pesantren yang menjadi salah satu target utama, pendanaan dan pelatihan pengelolaan dapur dilakukan secara terpadu. Hal ini bertujuan agar UMKM lokal dapat memenuhi standar higienis dan kapasitas produksi yang ditetapkan, sekaligus mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan.
"Pendekatan ini juga diperkuat dengan fasilitasi legalitas usaha dan pelatihan manajemen, yang diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam rantai pasok program MBG," kata Josua kepada MNC Portal, Rabu (9/7/2025).
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Komite Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (Komite PPM) telah menandatangani kerja sama untuk mendukung akselerasi MBG, khususnya melalui pembiayaan UMKM untuk pembangunan SPPG di pesantren. Kolaborasi lintas lembaga ini terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan dapur SPPG dan pelaksanaan MBG secara nasional.
Dalam sambutannya di kompleks Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Magelang, pada Senin (23/6) lalu, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra menyampaikan bahwa program MBG patut didukung dengan kolaborasi antar lembaga pemerintah.
