loading...
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Gorontalo menyebut pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto simbol kedewasaan bangsa. Foto/SindoNews
GORONTALO - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, HM Soeharto seharusnya dipahami bukan sebagai upaya melupakan luka sejarah, melainkan sebagai bentuk kedewasaan bangsa.
Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Gorontalo, Moh. Sahrul Lakoro, menilai pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar tersebut karena luka sejarah yang belum sembuh menggambarkan sisi emosional dan traumatis personal yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Meski demikian, Sahrul berpendapat bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memahami sejarahnya secara utuh, dengan menghargai jasa tanpa mengabaikan kesalahan.
Baca juga: BEM Unsuda Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
“Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mengakui jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap kekeliruan masa lampau. Justru di situlah letak kebesaran bangsa yang mampu menilai dengan jujur, bukan dengan dendam,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).
Menurut Sahrul, yang dibutuhkan bangsa saat ini bukanlah melupakan masa lalu, melainkan menghadapinya dengan keberanian moral. “Rekonsiliasi sejati hanya dapat lahir dari pengakuan terhadap kebenaran sejarah. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam ingatan yang tak selesai,” ujarnya.
