Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai, Ini Negara-negara yang Serahkan BC ke Asing

JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terus didera persoalan layanan kepabeanan dan citra negatif di mata publik dan pelaku usaha. Ancaman paling serius datang dari Istana, setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap mengambil keputusan akhir mengenai opsi pembekuan lembaga tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memberikan batas waktu satu tahun bagi Bea Cukai untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Jika perbaikan internal gagal menunjukkan hasil signifikan, opsi pembubaran siap diambil. "Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan. Artinya 16.000 pekerja Bea Cukai kita rumahkan," ujar Purbaya dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2025 di Park Hyatt, Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Baca Juga: Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16.000 Pegawai Dirumahkan

Ancaman tersebut diutarakan Purbaya menyusul kegelisahan mendalam dari dunia usaha terkait praktik penilaian yang tidak transparan dan masifnya impor barang yang tidak wajar. Persoalan ini disebut menimbulkan kerugian besar bagi industri domestik dan penerimaan negara. Sebab itu, langkah korektif yang terukur dan cepat menjadi keharusan.

Wacana restrukturisasi Bea Cukai hingga ke tingkat pembekuan bukanlah hal baru. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah mengambil langkah serupa. Lembaga ini pernah dibekukan karena dianggap menjadi sarang korupsi. Sebagai solusi darurat, pemerintah kala itu menunjuk perusahaan asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS) untuk mengambil alih sebagian pekerjaan verifikasi kepabeanan.