loading...
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengusulkan agar penamaan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya sebagai "ibu kota politik". Ia menyarankan agar penamaan IKN diperjelas menjadi "ibu kota politik dan pemerintahan".
Usulan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR bersama Otorita IKN , Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Ia menilai, istilah ibu kota politik terkesan kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai fungsi IKN.
"OIKN, saya punya ide, Pak Bas. Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, kurang pas. Mestinya ibu kota politik dan pemerintahan," kata Romy.
Legislator dari Fraksi PDIP ini menilai, istilah "politik" dapat memunculkan kesan sempit. "Kalau politik, nanti isinya partai politik semua. Kalau ibu kota politik dan pemerintahan artinya isinya kementerian/lembaga," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
