RUU Danantara Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Baleg DPR Ungkap Masa Depan Kementerian BUMN

JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dihapus. Hal itu seiring masuknya RUU BUMN dan RUU Danantara ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Menurut Bob, usulan revisi UU BUMN itu lantaran tata kelola perusahaan pelat merah telah diambil alih BPI Danantara. "Kan ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kan ininya Rosan. Kementerian BUMN-nya mungkin udah nggak ada kan," kata Bob saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2026).

Bob mengatakan, peleburan Kementerian BUMN ke Danantara bisa terjadi. Namun, ia menegaskan, dirinya belum mengetahui pasti nomenklatur ke depan.

"Iya, itu mungkin, terjadinya pergeseran sehingga terbentuk, kemungkinan seperti itu ya," kata Bob.

Baca Juga: Ditinggal Erick Thohir, Posisi Menteri BUMN Kosong