Soal Isu Black September, Boni Hargens: Polri Mampu Tangani

JAKARTA - Analis Politik, Hukum, dan Isu Intelijen Boni Hargens buka suara merespons isu "Black September" yang menjadi perhatian serius aparat keamanan nasional Indonesia belakangan ini. Namun, Boni optimistis bahwa dalam menghadapi aksi massa berskala besar, Polri akan menjalankan tugas konstitusionalnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan tetap menghormati hak-hak sipil yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Keseimbangan antara dua mandate konstitusional ini dinilai bukan sekadar perkara teknis operasional di lapangan, melainkan perihal legitimasi institusional Polri di mata publik hari ini dan di masa mendatang. Boni meyakini bahwa paradigma PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang menjadi fondasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kerangka konseptual yang relevan.

“Pendekatan ini mendorong Polri untuk bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam mengelola potensi konflik sosial. Dengan kata lain, deteksi dini, komunikasi terbuka, dan deeskalasi adalah prioritas utama sebelum langkah penegakan hukum diterapkan”, kata Boni kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Baca juga: Wakapolri: Waspadai Isu Aksi Black September

Mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu juga menegaskan bahwa Polri memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani aksi-aksi besar. "Ada banyak preseden yang membuktikan kapasitas Polri," ujarnya.

Kunci keberhasilan, lanjut Boni, terletak pada konsistensi pendekatan, yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (pro justitia), proporsional terhadap ancaman yang nyata, dan selalu berpijak pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.