loading...
LSI Denny JA merilis survei terbaru terkait Pilkada melalui DPRD. FOTO/IST
JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan menggantinya dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD. Hal ini terungkap dalam survei nasional terbaru yang dirilis LSI Denny JA.
Survei tersebut menunjukkan 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Angka penolakan ini dinilai kuat karena melampaui ambang psikologis 60 persen yang dalam studi opini publik mencerminkan penolakan yang bersifat sistemik, bukan sekadar fluktuasi sementara.
"Penolakan ini tidak terbatas pada satu kelompok tertentu, melainkan menyebar merata di hampir seluruh lapisan masyarakat," kata Direktur SIGI-LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam laporan surveinya, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan hasil survei, penolakan terhadap Pilkada oleh DPRD tidak menunjukkan perbedaan berarti berdasarkan gender maupun wilayah tempat tinggal. Sebanyak 65,8 persen laki-laki dan 66,4 persen perempuan menyatakan menolak. Di wilayah desa maupun kota, tingkat penolakan sama-sama mencapai 66,7 persen.
Dari sisi ekonomi, penolakan justru meningkat pada kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Responden dengan pendapatan di atas Rp4 juta per bulan menunjukkan tingkat penolakan tertinggi, yakni 70 persen.
"Temuan ini mengindikasikan bahwa penolakan tidak didorong oleh rendahnya literasi politik, melainkan oleh kesadaran terhadap risiko konsentrasi kekuasaan di tangan elite partai," katanya.
