loading...
Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra. Foto/SindoNews
JAKARTA - Gelombang aspirasi publik yang menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil harus menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenahan serius, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra.
Manik menyikapi dua poin krusial yang menjadi sorotan yakni soal upah layak bagi pekerja lintas sektor, serta langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Ini adalah momentum besar bagi kita untuk melihat bahwa pemerintah dan DPR harus berbenah soal anggaran. Kita bisa bandingkan tunjangan DPR Rp50 juta dengan gaji guru yang masih ada yang ratusan ribu. Itu menunjukkan prioritas anggaran yang tidak adil,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).