loading...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum menerima nota diplomatik dari Brasil terkait kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Foto/SindoNews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan telah berkoordinasi dengan Menko Polkam Budi Gunawan, dan Menlu Sugiono terkait kematian Warga Negara (WN) Brasil, Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), 26 Juni 2025.
Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia memastikan belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apa pun dari Pemerintah Brasil yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins.
"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah Pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril saat konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Baca juga: Agam Rinjani Ungkap Kondisi Tragis Jenazah Juliana Marins: Kepala Retak, Kaki Patah
Yusril menambahkan pemerintah menyimak dengan seksama berbagai statemen yang dikemukakan lembaga tersebut, termasuk ancaman mereka untuk membawa insiden kematian ini ke ranah hukum internasional. Bahkan disebut-sebut akan menuntut Pemerintah ke Inter American Commission on Human Rights.
