loading...
Sejumlah pakar kebijakan publik mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan WFH setiap hari Jumat sebagai langkah strategis menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Sejumlah pakar kebijakan publik di Kota Bandung mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 sebagai langkah strategis menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya realistis pemerintah dalam menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bentuk manajemen permintaan energi yang cukup efektif. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi.
Baca juga: Pegawai Swasta Didorong Ikut WFH Seminggu Sekali, Menaker: Gaji Tetap Dibayar
“Kebijakan WFH Nasional setiap Jumat yang dimulai 1 April 2026 merupakan langkah strategis yang menarik untuk dibedah. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah terlihat memilih jalur manajemen permintaan (demand management) daripada menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,” ujar Bonti, Kamis (2/4/2026).
Menurut dia, penurunan beban listrik di gedung-gedung pemerintahan dan swasta di Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat mencapai 15-20% imbas WFH pada hari Jumat. Hal ini mengurangi beban puncak PLN.
