loading...
Pedagang Thrifting mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas kuota barang impor bekas yang boleh dijual setiap tahun dan siap bayar pajak 1.000 persen. Foto/Dok
JAKARTA - Sejumlah pedagang barang bekas ( thrifting ) mengadu ke DPR, menyusul rencana pemerintah yang ingin menertibkan barang bekas impor . Mereka meminta agar usaha thrifting tidak sepenuhnya dilarang, melainkan diatur melalui skema kuota.
Perwakilan pedagang Thrifting Pasar Senen , Rifai Silalahi mengungkapkan, bahwa pelarangan total akan memutus sumber penghidupan ribuan pedagang. Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas kuota barang impor bekas yang boleh dijual setiap tahun.
"Mungkin untuk dilegalkan sulit karena negara kita masih belum jelas kenapa thrifting ini tidak bisa dilegalkan, tapi setidaknya minimal barang ini bisa dikasih kuota, dikasih barang terbatas," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga: Berantas Thrifting, Purbaya: Pelaku Akan Dilarang Impor Seumur Hidup
Menurutnya kebijakan berbasis kuota akan membuat pedagang lebih tenang dan memberikan kepastian usaha. Rifai juga menegaskan kesiapan para pedagang untuk patuh terhadap regulasi, termasuk membayar pajak dalam jumlah besar demi operasional yang legal dan transparan.
