loading...
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai penentangan dari berbagai daerah penghasil tembakau. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai penentangan dari berbagai daerah penghasil tembakau, termasuk Kabupaten Klaten. Regulasi ini dinilai memberikan dampak berantai terhadap sektor pertembakauan, terutama pada posisi petani sebagai pelaku paling rentan dalam rantai produksi.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyuarakan desakan agar pemerintah pusat mencabut pasal-pasal yang mengatur tembakau dalam PP 28/2024. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat seharusnya selaras dengan kebutuhan dan aspirasi pelaku sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir.
"Kami yang menyampaikan harapan. Kalau bisa pemerintah pusat ya mengkaji ulang terlebih dahulu," tegasnya meminta agar PP 28/2024 ditinjau ulang.
Hamenang menjelaskan bahwa PP 28/2024 mungkin tidak menyentuh petani tembakau secara langsung. Namun, ketika produk hasil tembakau terganggu oleh regulasi tersebut, maka secara otomatis penyerapan tembakau dari petani akan berkurang. "Ditakutkan serapan tembakaunya berkurang," ujarnya.
Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat kondisi penyerapan tembakau yang menurun di wilayah lain. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung harus menanggung akibat dari keputusan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang tidak lagi membeli tembakau petani Temanggung selama dua tahun terakhir.
