DPD RI Raih WTP ke-20 Berturut-turut, Perkuat Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak 2006, sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pemberian opini WTP merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Terima Aduan Ratusan Pengungsi dari Puncak Papua Tengah

Kehadiran Sekretaris Jenderal DPD RI dalam acara tersebut menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI untuk terus mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI juga menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta efektivitas pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.