loading...
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto (kanan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR, Senin (31/8/2026). Foto: Tangkapan layar
JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti persoalan desil. Menurutnya, polemik desil menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait kemampuan data negara dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Hal itu diungkapkan Rieke saat Rapat Kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026). Mulanya, Rieke menyinggung kenaikan Pagu Anggaran Kemensetneg 2027.
"Pagu Kemensetneg 2027 mencapai 2,672 triliun naik 62,64 miliar atau 2,40% dari 2026. Sekitar 2,439 triliun atau 91% dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sementara layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar Rp233,25 miliar," ujar Rieke dalam rapat.
Baca juga: Cara Mudah Cek Desil DTSEN Online, Hanya Perlu NIK KTP
Menurutnya, besaran porsi dukungan manajemen harus berbanding lurus dengan kecepatan penyelesaian agenda strategis Presiden. Salah satu yang mendesak ialah Surpres RUU Satu Data Indonesia (RUU SDI) yang sampai saat ini belum diterima DPR RI.
