loading...
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memimpin tim negosiator Indonesia memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia di Brasil. Foto/istimewa
JAKARTA - Delegasi Indonesia memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30), Brasil. Langkah ini menandai pergeseran strategi diplomasi Indonesia, dari partisipasi menjadi kepemimpinan yang substantif.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memimpin tim negosiator Indonesia masuk ke dalam jantung perundingan untuk memastikan suara negara berkembang didengar. Dari tujuh agenda tersebut, empat di antaranya menjadi pilar utama yang akan menentukan arah kebijakan iklim global dan dampaknya bagi Indonesia.
"Kami tidak datang untuk meramaikan, kami datang untuk berunding. Setiap pasal yang dinegosiasikan akan berdampak pada rakyat dan lingkungan kita," katanya, Rabu (12/11/2025).
Baca juga: Utusan Khusus Presiden Resmikan Paviliun Indonesia di COP30 Belém
Berikut adalah empat dari tujuh agenda utama yang diperjuangkan Indonesia. Pertama Global Stocktake (GST) di mana Indonesia mendorong evaluasi yang adil terhadap komitmen iklim global.
“Intinya, menagih negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab historis mereka dengan meningkatkan pendanaan dan transfer teknologi, bukan hanya sekadar menilai capaian teknis,” katanya.
Kedua, National Adaptation Plans (NAPs). Sebagai negara kepulauan yang rentan, Indonesia memperjuangkan adanya mekanisme pendanaan yang jelas dan mudah diakses. Tujuannya, untuk membiayai proyek-proyek adaptasi konkret di dalam negeri, seperti perlindungan pesisir dan ketahanan pangan.
