loading...
Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih untuk berdemonstrasi menentang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, DC, pada 11 Februari 2026. Foto/Celal Güne?/Anadolu Agency
NEW YORK - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang yang dilakukan di Gaza, bersiap untuk naik ke podium Majelis Umum PBB di New York. Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas—yang rakyatnya sedang menghadapi genosida—tidak dapat bepergian ke kota tersebut akibat pembatasan visa oleh Washington.
Seperti tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat kembali menolak memberikan visa kepada Abbas, sehingga menghalanginya untuk menghadiri Majelis Umum PBB secara langsung.
Akibatnya, Abbas diperkirakan akan kembali berpidato di hadapan Majelis Umum melalui konferensi video tahun ini.
Berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, AS diwajibkan mengizinkan perwakilan negara anggota dan negara pengamat memasuki New York.
Namun, AS telah menolak memberikan visa kepada Abbas dan delegasinya selama dua tahun berturut-turut, yang berarti melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB tersebut.
Seperti yang terjadi pada era pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat, Washington menggunakan statusnya sebagai negara tuan rumah PBB untuk memberikan tekanan politik, dengan menerapkan pembatasan ketat terkait visa, izin transit, dan jumlah anggota delegasi Palestina.
Pada tahun 1988, AS menolak memberikan visa kepada pemimpin Palestina saat itu, Arafat, ketika ia hendak berpidato di hadapan Majelis Umum PBB.
