loading...
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menargetkan komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arah kebijakan reformasi Polri pada akhir Januari 2026. Foto/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menargetkan komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arah kebijakan reformasi Polri pada akhir Januari 2026. Hal itu akan dituangkan dalam bentuk rumusan undang-undang.
"Nah, rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian," ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Jimly menjelaskan, pada satu bulan pertama Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk timnya akan lebih dulu belanja masalah ke seluruh kelompok masyarakat. Bahkan menurutnya, ada 100 kelompok masyarakat yang meminta audiensi atau sekadar memberikan masukan terkait reformasi Polri.
Baca Juga: Feri Amsari Usul Polisi di Bawah Kementerian, Ini Alasannya
"Karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan," kata Jimly.
