loading...
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap kabinet pemerintahannya yang pernah disebut gemuk dan tidak efisien. Foto/Tangkapan layar
JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap kabinet pemerintahannya yang pernah disebut gemuk dan tidak efisien. Hal ini diungkapkan Prabowo saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo menilai struktur pemerintahan yang besar merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi dan kebutuhan mengelola Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan negara besar yang memilih sistem demokrasi. Karena itu, menurutnya, pemerintahan membutuhkan koalisi agar dapat menjalankan pemerintahan secara stabil.
"Jadi, dan ini saya buka ya, yang kita pimpin, sistem yang kita pimpin karena kita sudah milih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya saya... mungkin 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali,” kata Prabowo.
Baca Juga: Desakan Reshuffle Kabinet Kembali Mengemuka, Siapa Menteri yang Layak Diganti?
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat dirinya harus membangun koalisi untuk memimpin dan mengurus negara. "Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," ujar Prabowo.
