Kisah Utang Budi Raja Majapahit hingga Munculnya Sumpah Gajah Mada

MAHAPATIH Gajah Mada ingin mengulang kesuksesan Kerajaan Singasari dan diimplementasikan ke Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Gajah Mada memang memiliki obsesi keinginan supaya misi penyatuan Nusantara melalui Sumpah Palapa dapat terwujud.

Apalagi misi itu terbantu dengan status jabatan Patih Amangkubhumi yang diemban Gajah Mada, yang membuatnya mempunyai wewenang penuh dalam sistem pemerintahan. Maka saat menjabat Patih Amangkubhumi inilah Gajah Mada berujar akan menunaikan politik nusantara, atau menaklukkan wilayah-wilayah lain. Termasuk beberapa wilayah yang sebelumnya pernah menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Singasari.

Baca juga: Sumpah Palapa Gajah Mada, 21 Tahun Penaklukan Nusantara

Kiprah Gajah Mada dalam mengemban amanah sebagai Mahapatih diawali di masa raja perempuan pertama Kerajaan Majapahit Tribhuwana Tunggadewi. Sang raja itu konon kata Sejarawan Prof. Slamet Muljana dalam bukunya "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit" mendukung Gajah Mada karene memiliki utang budi ke sang Mahapatih.

Oleh karena itu, Gajah Mada hampir seluruhnya berhak menetapkan program politik pemerintahan. Program politik yang diumumkan berbeda dengan program politik yang pernah dijalankan oleh Raja Kertarajasa dan Jayanegara. Di masa pemerintahan keduanyalah pemberontakan-pemberontakan sering terjadi.

Program politik Gajah Mada, pada hakikatnya adalah kelanjutan gagasan nusantara Raja Kertanegara. Lebih tepat disebut sebagai Gagasan Nusantara II. Dimana itu berisi usaha menundukkan pulau-pulau dan negara-negara seberang, seperti yang termuat dalam sumpah Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Pallapa.